Beranda blog

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

IMG-20250408-WA0090

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).


Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Peran PKK dalam Kampung KB Sangat Vital

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bondowoso Hj.Khodijatul Qodriyah mengatakan bahwa Peran PKK dalam Kampung KB sangat vital.

Hal itu disampaikan oleh perempuan yang juga istri Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid saat menjadi Nara sumber pada kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Rabu,20/09/2025 di Ruang Robusta I Pemkab setempat.

Mengapa disebut sangat vital karena mempunyai tugas di antaranya sebagai fasilitator pembentukan kelompok dasawisma, pengumpul dan penyebar informasi melalui kader dan dasawisma, serta pelaksana program peningkatan kualitas keluarga dan pencegahan stunting.

” PKK juga berfungsi sebagai penggerak dan pendamping keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan, serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan kelompok yang sesuai dengan 10 program pokok PKK dan 8 fungsi keluarga,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ning I’a ini.

Ketua TP PKK berharap Kampung KB mampu mensinergikan dan memadukan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan.

Ning I’a juga menyampaikan bahwa salah satu program keluarga berencana dalam membangun keluarga berkualitas adalah upaya pengendalian penduduk dengan cara mengatur jarak kelahiran, melakukan pendewasan usia perkawinan dan penurunan angka kematian bayi,ibu hamil dan ibu melahirkan.

“Saat ini, masih terdapat stunting di masyarakat yang diakibatkan oleh kurang terpenuhinya gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” paparnya

Mensikapi hal itu maka keberadaan kampung KB menjadi strategis dalam membangun keluarga berkualitas yang didalamnya terdapat upaya mencegah stunting melalui pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

“Saya berharap TP PKK dari Kabupaten sampai ke RT bisa membuat kampung KB ini benar-benar berangkat untuk peningkatan SDM keluarga,”pungkasnya.

 

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Mutasi Pejabat Kabupaten Bondowoso Tunggu Restu BKN

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sudah mengirimkan hasil Uji Kompetensi (Ujikom ) yang dilaksanakan 28 sampai 29 Agustus 2025 lalu.

Dengan dikirimkannya hasil Ujikom tersebut ,mutasi Eslon II di Bondowoso tinggal menunggu restu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Sekda Bondowoso Fathur Rozi mengatakan bahwa pengiriman memang wajib dilakukan tujuanya untuk mendapatkan Pertek BKN (Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara )sebagai syarat utama untuk melakukan mutasi pejabat.

Sekda menyatakan bahwa proses mutasi akan segera dilakukan setelah Pertek terbit.

“Tunggu pertek BKN akan dilakukan mutasi,”tegasnya ,Rabu 10/09/2025 di kantor Pemkab setempat.

Ditanya jabatan bupati Bondowoso sudah lebih 6 bulan mengapa masih menunggu pertek ,Sekda menjawab itu yang Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).

“Kemendagri memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau ijin mutasi, Setelah mutasi dilaksanakan, instansi daerah wajib melaporkan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Kemendagri,”jelasnya.

Sementara itu kata Fathur Pertek dari BKN merupakan dokumen wajib yang harus diperoleh sebelum instansi dapat menetapkan keputusan mutasi.

“BKN memberikan pertimbangan teknis untuk memastikan proses mutasi ASN sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku jadi berbeda,”paparnya.

Selain itu kata Fathur BKN akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebutuhan jabatan di instansi penerima dan kesesuaian kompetensi ASN yang akan dimutasi.

“Jelasnya BKN,membantu dalam penerapan manajemen ASN yang lebih baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan karier ASN, serta mendukung prinsip meritokrasi,”ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa pertek untuk mutasi ASN tidak hanya berlaku bagi pejabat eslon II saja.

“Bukan hanya eslon II, sekarang mau mutasi staf saja harus ada pertek dari BKN,”tegasnya.

Pihaknya bersyukur ,setidaknya dengan Pertek dari BKN, proses mutasi ASN dapat berjalan lebih baik, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terpisah kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mahfud Junaedi menyampaikan bahwa memang saat ini bila akan melakukan mutasi memang harus menunggu pertek BKN.

Adapun untuk mendapatkan Pertek, kata Mahfud harus melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan dokumen persyaratan sesuai kebutuhan layanan, pengisian formulir, hingga verifikasi dan persetujuan yang dilakukan oleh BKN.

“Jika sudah terbit, salah satu bagian yang wajib dicek pada Pertek BKN adalah nomor Pertek.
Dalam dokumen resmi, nomor Pertek m,”imbuhnya.

Frasa tersebut kata Mahfud menandakan bahwa dokumen telah melalui verifikasi BKN dan dinyatakan sah.

“Setelah Pertek diterbitkan, proses mutasi bisa dilakukan,”pungkasnya.

Untuk diketahui Pertimbangan Teknis (Pertek) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon II ditetapkan paling lama 15 hari kerja setelah usulan mutasi diterima secara lengkap oleh BKN atau Kantor Regional BKN.

 

 

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Dua Truk Box Di Jalan Raya Banyuwangi – Situbondo, Adu Moncong 

IMG-20250408-WA0090

Banyuwangi – Kecelakaan melibatkan dua truk besar terjadi di Jalan Raya Banyuwangi – Situbondo, Desa Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro pada Rabu (10/9/2025) sekira pukul 02.00 WIB dinihari.

Insiden itu melibatkan truk Fuso wingsbox putih bernopol P-92XX-XXX yang dikemudikan ET (60), warga Babelan, Bekasi, kontra truk box merah nopol W-88XX-XX dikendarai AI (39), asal Gayungan, Surabaya.

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polresta Banyuwangi, Ipda Andi Restu Darmawan, kecelakaan bermula saat truk kontainer melaju dari arah selatan ke utara.

Truk kontainer berusaha mendahului kendaraan lain di depannya. Namun ketika menyalip, diduga kendaraan besar itu terlalu melebar hingga melewati marka jalan.

Truk kontainer terlibat adu moncong dengan truk box warna merah yang saat itu melaju dari arah berlawanan. “Karena jarak yang terlalu dekat tabrakan pun tak bisa terhindarkan,” kata Andi.

Benturan keras membuat kabin kontainer ringsek menabrak ujung box. Sang sopir, ET terjepit di bagian kemudi hingga tak bisa bergerak.

Petugas dari Basarnas turut membantu melakukan upaya evakuasi dengan mengerahkan alat seperti Combie Tool, Rescue Ram dan Lifting Bag.

“Kami membutuhkan waktu cukup lama dalam membuat akses untuk mengeluarkan korban,” kata Koordinator Pos SAR Banyuwangi, Wahyu Setya Budi.

Wahyu menjelaskan, sang sopir dalam kondisi sadar. Selama proses evakuasi, tim medis melakukan stabilisasi terhadap korban dengan memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen.

Tim SAR gabungan berhasil mengeluarkan ET sekitar pukul 05.10 WIB. Proses evakuasi dari dalam ruang kemudi truk ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena korban mengalami cidera pada kakinya.

“Selanjutnya, tim SAR gabungan segera membawa korban dengan menggunakan ambulans ke RSUD Blambangan guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” pungkasnya. (mam)

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Keluarga Titik Tolak Pembangunan Daerah

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Keluarga merupakan titik tolak pembangunan Daerah,karena dari keluargalah bisa menuju kabupaten yang kuat.

Hal itu disampaikan Sekda Bondowoso Fathur Rozi usai kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Rabu,20/09/2025 di Ruang Robusta I Pemkab setempat.

“Kalau kita ingin membangun Bondowoso yang maju, berkualitas, dan sejahtera, maka bangun dulu keluarganya. Karena di situlah semua dimulai,nilai, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan sosial. Semua tumbuh dari keluarga,” jelas Sekda Fathur Rozi.

Dikatakan bahwa membangun dari keluarga bukan sekadar pendekatan programatik, melainkan filosofi dasar yang harus dipegang seluruh pemangku kepentingan.

“Jangan kita bicara kabupaten kalau keluarga masih rapuh. Jangan bicara kemajuan kalau struktur dasarnya belum kuat. Kampung KB inilah wadah strategis yang memadukan peran masyarakat dan pemerintah dalam satu gerakan nyata,” tegasnya.

Orang nomer satu di ASN Pemkab Bondowoso ini memperjelas bahwa Kampung KB ,sinergi, bukan sekedar seremoni.

“Pembentukan Pokja Kampung KB di 219 desa se-Kabupaten Bondowoso bukan hanya prestasi administratif, melainkan langkah awal untuk implementasi nyata di lapangan,”ungkapnya.

Bukan sekadar sudah terbentuk atau sudah ada SK. Fathur juga menekankan bagaimana benar-benar menghadirkan perubahan melalui data, pendampingan, kader yang aktif, lebih-lebih kata Dia, masyarakat yang sadar dan terlibat

Disebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor wajib bergerak, semua harus terlibat

“Bondowoso tidak bisa dibangun oleh satu pihak. Kita bangun bersama: pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, Kementerian Agama, BKKBN, semua harus bergandengan tangan. Itulah kekuatan kita,” tuturnya.

Karena kata Fathur ,keluarga adalah Investasi masa depan. Kalau kita ingin mewariskan sesuatu yang besar untuk Bondowoso, wariskanlah keluarga yang kuat, berpendidikan, sehat, dan harmonis. Karena keluarga yang berkualitas hari ini, adalah Bondowoso yang hebat di masa depan,” terangnya.

Bondowoso harus membuktikan pembangunan yang dimulai dari keluarga bukan sekadar slogan, tapi sebuah gerakan kolektif yang membentuk masa depan.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah menyampaikan, bahwa Bondowoso kembali mencatatkan langkah gemilang dalam pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebanyak 219 desa di seluruh wilayah Bondowoso telah resmi membentuk Pokja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui SK Bupati.

“Alhamdulillah, seluruh desa di Bondowoso sudah memiliki Pokja Kampung KB dengan legalitas yang jelas melalui SK Bupati. Ini bukti komitmen daerah dalam membangun keluarga yang berkualitas dari tingkat desa,” imbuhnya.

Kampung KB diklasifikasikan ke dalam tiga kategori perkembangan.
Berkembang ada 63 desa,Mandiri 40 desa,Berkelanjutan (kategori tertinggi) 116 desa Kampung KB kategori berkelanjutan menjadi model ideal karena telah memenuhi berbagai indikator keberhasilan.

Tak hanya memiliki data keluarga yang lengkap dan mutakhir di pusat informasi Rumah DataKu, namun juga telah berjalan optimal dalam aspek kelembagaan, kaderisasi, organisasi, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin.

“Data yang tersedia sangat lengkap. Kita bisa melihat berapa jumlah ibu hamil, balita, baduta, pasangan usia subur, hingga pasangan calon pengantin di masing-masing desa. Bahkan hasil Pendataan Keluarga (PK) juga terintegrasi di Rumah DataKu. Ini sangat membantu perencanaan program,” katanya.

Keberadaan dan fungsi Pokja Kampung KB kata Anis akan terus diperkuat. Penguatan kapasitas para kader dan pengurus Pokja menjadi prioritas agar seluruh desa bisa naik kelas menuju kategori berkelanjutan, dengan sistem kerja yang terstruktur, kolaboratif, dan berdampak nyata pada masyarakat.

“Jika Pokja Kampung KB berjalan optimal, maka kita tidak hanya memiliki data yang kuat, tetapi juga program-program yang tepat sasaran. Kampung KB akan menjadi jantung dari pembangunan keluarga sejahtera di desa,” pungkasnya.

Diterangkan bahwa Bondowoso Menjadi Role Model Nasional. Dengan pencapaian luar biasa ini, Kabupaten Bondowoso layak menjadi contoh nasional dalam hal pengelolaan dan penguatan Kampung KB berbasis data dan masyarakat.

Semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat menjadi kunci sukses yang patut diapresiasi dan direplikasi secara luas.

Untuk diketahui Kampung KB merupakan Program Nasional Kampung KB didirikan dan dicanangkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon, Jawa Barat, sebagai wujud dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan agenda prioritas Nawacita pemerintah. Program ini awalnya bernama Kampung Keluarga Berencana (KB), namun kemudian berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) pada tahun 2020.

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Sekda Tegas Sampaikan , Pemkab Bondowoso Tak Gegabah Ambil Keputusan Tanpa Kajian Komprehensif

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi,menegaskan bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab) Bondowoso tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa melalui kajian yang Komprehensif.

Dikatakan bahwa setiap program pembangunan daerah harus berangkat dari kajian yang matang serta merujuk pada aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

“Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD selalu menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan tema dan prioritas pembangunan daerah,”jelasnya usai melakukan rakor upaya pencegahan Korupsi di Saba Bhinapraja I ,Kamis ,4/09/2025.

Pria yang pernah menjabat sebagai kepala DPMD Probolinggo ini mengatakan bahwa bentuk kemitraan antara eksekutif dan legislatif melalui proses yang diwujudkan mulai dari penyusunan RKPD, pembahasan KUA-PPAS, RAPBD hingga penetapan APBD.

“Pemerintahan itu kerja bersama eksekutif dan legislatif. Maka, setiap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban harus dilakukan secara bersama-sama dan sesuai aturan,” paparnya.

Disinggung terkait temuan KPK terdapat sejumlah aset daerah yang mangkrak menurutnya perlu dikaji lebih mendalam agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan dan resi gudang.

“Semua akan kita evaluasi agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar dibangun tanpa perencanaan pemanfaatan yang jelas,” ungkapnya.

Menurutnya,setiap aset maupun program pembangunan akan dipetakan, dianalisis, dan ditetapkan pemanfaatannya sesuai kebutuhan daerah dan keberlanjutan untuk jangka panjang.

“Intinya, semua program tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang lahir dari jaringan aspirasi masyarakat, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya ,Lembaga anti rasuah merinci temuan empat sektor rawan korupsi di Bondowoso diantaranya:

1. Dana Hibah-terindikasi penyalahgunaan kewenangan, proposal tidak tepat waktu
namun tetap disetujui, hingga lemahnya verifikasi penerima.

2. Pokok Pikiran DPRD -pengajuan tidak sesuai regulasi, rawan penjatahan, hingga adanya pokir lintas daerah pemilihan yang
tak tepat sasaran.

3. Aset Mangkrak-sejumlah aset daerah seperti Pasar Hewan Terpadu Curahdami, RS Paru Pancoran, dan gudang pertanian di
kecamatan tidak dimanfaatkan optimal.

4. Pengadaan Barang/Jasa -dominasi metode pengadaan langsung dan e- purchasing ditemukan bermasalah, mulai
dari anomali waktu, harga tidak standar, hingga perusahaan yang “multi talenta”mengerjakan banyak proyek.

Selain itu, laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di Pemkab Bondowoso juga terus masuk tiap tahun, rata-rata lima aduan.

Berdasarkan temuan empat sektor rawan korupsi tersebut Pemkab Bondowoso melakukan rakor bersama Kepala OPD dan Camat SE Kabupaten Bondowoso yang dipimpin Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i dan Sekda Fathur Rozi.

 

 

 

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

TP PKK Bersama BPBD Bondowoso Kunjungi Nenek Mina Korban Tabrak Lari

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Ketua TP PKK Bondowoso Khodijatul Qodriyah Abdul Hamid Wahid bersama rombongan mengunjungi Nenek Mina korban tabrak lari di kediamannya ,Dusun Pejagan desa Taman ,Kecamatan Grujugan Bondowoso ,Selasa 2/9/2025.

“Kita berkoordinasi dengan BPBD ,mendengar kalau ada kecelakaan perlu kita bantu ,ya kita beri bantuan,”jelas perempuan yang juga istri Bupati Bondowoso ini.

Bantuan Sosial ini diberikan oleh pemerintah Bondowoso melalui PKK sebagai ungkapan empati kepada korban tabrak lari.

Bantuan yang disalurkan berupa sembako,pakaian,kasur,alat dapur dan lain-lain.

Istri Bupati ini juga berpesan bahwa semua pihak harus sigap membantu warga yang sedang mengalami musibah.

“Semoga bantuan ini bermanfaat.Setidaknya dapatbantu meringankan beban korban,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut ketua TP PKK juga meminta kepada warga yang hadir menyaksikan pemberian bantuan tersebut mohon doa agar Bondowoso di kepemimpinan KH.Abdul Hamid Wahid senantiasa diberikan kedamaian,keamanan dan keberkahan dalam segala hal.

Untuk diketahui nenek Mina berusia 70 tahun menjadi korban tabrak lari,ia tinggal dirumah tua yang sudah tidak layak seorang diri ,kendati memiliki 4 orang anak namun sudah hidup terpisah ,karena anaknya memiliki keluarga masing-masing.

Sementara itu Camat Grujugan Hadi Sarwono, menyampaikan terimakasih atas kesigapan TP PKK dan BPBD.Ia berjanji akan segera mengusulkan RTLH untuk ibu Mina.

“Kita akan mengusulkan RTLH,karena memang sudah tidak layak untuk ditempati,”pungkasnya.

Pantauan di lokasi keberadaan rumah nenek Mina memang sudah tidak layak dihuni , dengan dinding bambu yang sudah lapuk, iaasal juga masih mengunakan tungku tanah liat

Setelah mengalami kecelakaan ,nenek yang tinggal seorang diri ini tidak bisa beraktifitas menjual sayur atau memasak, maka TP PKK dan BPBD memberikan  bantuan .

 

 

 

 

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Satpolairud Polresta Banyuwangi Selamatkan 11 Orang Korban Eksploitasi

IMG-20250408-WA0090

Banyuwangi – Sebanyak 11 Anak Buah Kapal (ABK) diduga menjadi korban ekploitasi dan kekerasan oleh nahkoda KMN Mina Baruna 1. Mereka berhasil diselamatkan Lanal dan Satpolairud Polresta Banyuwangi.

Petugas mengevakuasi 11 ABK KMN Mina Baruna 1 di Perairan Sembulungan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu (30/8/2025).

“Para ABK tersebut diduga mengalami eksploitasi kerja oleh nahkoda sejak masa perekrutan hingga bekerja di atas kapal,” kata Danlanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Senin (1/9/2025).

Masing-masing ABK berinisial N (47), ADA (20), JA (23), J (23), PS (19), EP (24), GJL (26), RA (48), JS (20), MRK (32), dan MH (23). Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Ambon, Jakarta, dan Lampung.

“Evakuasi dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu ABK melalui pesan WhatsApp yang meminta pertolongan karena merasa ditipu dan dianiaya selama di atas KMN Mina Baruna 1,” ungkap Puji.

Kini, 11 ABK serta 1 orang nahkoda kapal dievakuasi ke Dermaga UPT PPP Muncar, kemudian diamankan ke Satpolairud Polresta Banyuwangi untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

“Sementara untuk Kapal KMN Mina Baruna 1 diamankan lego jangkar di area Pelabuhan UPT PPP Muncar,” imbuhnya.

Terkait insiden tersebut, Danlanal Banyuwangi menegaskan akan terus bersinergi dengan aparat terkait dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelaut serta nelayan di wilayah perairan Banyuwangi. (mam)

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Realisasi Penerimaan Pajak Bondowoso Diangka 40,91% , Kecamatan Klabang Tertinggi

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Realisasi penerimaan pajak di Bondowoso, hingga Akhir Agustus 2025 masih berada di angka 40,91% .

Hal itu disampaikan Sekda Bondowoso Fathur Rozi usai memimpin rapat koordinasi (Rakor), bersama dinas dan asisten terkait serta camat se Kabupaten Bondowoso di ruang rapat Shaba Binapraja Pemkab setempat , Senin 1/09/2025.

“Pertama kita ingin menyampaikan bahwa camat bisa meningkatkan koordinasi dengan para kepala desa untuk meningkatkan realisasinya bukan meningkatkan PBN-nya ,”ungkapnya

Dikatakan bahwa rakor tersebut untuk meningkat realisasi atau capaian pajaknya tidak ada kenaikan pajak.

“Hari ini masih berada pada angka 40,91%, dari 17 miliar itu baru 7 miliar ,masih jauh dari tahun kemarin ,ya tahun kemarin itu kan realisasi akhir 76% saya menyampaikan kepada pak camat, ayo diingatkan, koordinasi bangun komunikasi dengan teman-teman kepala desa,”paparnya.

Dikatakan agar agar bisa meningkatkan realisasi capaian pajaknya bukan meningkatkan pajaknya.

“Kenapa pajak itu menjadi salah satu sumber PAD digunakan untuk pembangunan apalagi pemerintah daerah punya kewajiban juga untuk berbagi hasil PDRD 10%-nya itu kepada seluruh desa yang ada,” tegasnya.

Orang nomer satu dilingkungan ASN pemkan Bondowoso ini juga menyampaikan bahwa hasil dari apel aset yang dilaksanakan setidaknya berdampak pada pengurangan beban pembayaran pajak .

“Lumayan ,sekaligus pengurangan beban pembayaran pajak ,penghapusan kendaraan yang sudah tidak layak difungsikan tidak membebani, tidak harus bayar pajak itu kan otomatis ,”tuturnya

Ditempat yang sama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso Dodik Siregar mengatakan bahwa realisasi pembayaran pajak tertinggi dari kecamatan Klabang ,Sumberwringin dan Tapen.

Sementara terendah dari kecamatan Jambesari Darussolah,Tlogosari dan Tamanan.

“Sumber PAD banyak diantaranya juga pajak Hotel dan restoran , kita akan terus berupaya untuk melakukan koordinasi agar kesadaran wajib pajak meningkat,”pungkasnya.

Menurut rencana pada pertengahan September akan kembali dilakukan rakor terkait realisasi pajak.

 

 

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

Peserta Nilai Ujikom Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Bondowoso Objektif

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Pemerintah kabupaten ( Pemkab) Bondowoso melaksanakan Uji Kompetensi (Ujikom) Eselon II Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selama dua hari sejak 28 hingga 29 Agustus 2025 di kantor Pemkab setempat.

Dihari kedua salah satu peserta Ujikom dr.M.Imron mengatakan bahwa pelaksanaan Ujikom benar-benar fair.

” Sejauh yang saya alami sampai dengan saat ini ,tadi semua dilakukan secara objektif secara fair profesional,”tegasnya usaiemgikuti Ujikom hari ke dua di kantor Pemkab Bondowoso.

Pasalnya kata Imron objektif bersifat netral, tidak memihak,karena semua peserta yang ikut punya kesempatan yang sama ,bahkan dalam pembuatan makalah mengunakan perangkat yang disediakan panitia.

Ia mengaku mulai kemarin itu fokus pembuatan makalah,pembuatan makalah,ini kata dia ,ditujukan kepada semua peserta, yang mana judul atau temanya ada dua.

“Kepada perangkat daerah yang diinginkan atau dituju atau pada saat ini masih dipimpinya,boleh memilih salah satu,”ungkapnya.

Pada hari ini kata Imron, secara bergiliran atau bergantian dilakukan wawancara terkait dengan makalah yang sudah dibuat.

“Kita presentasikan dalam waktu yang mungkin sekitar 10 menitan paling lama setelah itu wawancara pertanyaan dari tim,”paparnya.

Dihari kedua diperdalam terkait dengan kompetensi manajerialnya, kompetensi bidangnya,atau kompetensi teknis.

“Termasuk juga menilai atau melakukan evaluasi kinerja terhadap kita semua yang sedang diuji kompetensinya,”terangnya.

Menurutnya nanti penilaian-penilaian Tim yang menentukan, direkomendasikan ke perangkat daerah yang sesuai.

Selanjutnya akan disampaikan pada bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK.

“Pak Bupati tentunya yang memutuskan setelah nanti juga akan dikirim ke BKN untuk proses selanjutnya,” katanya.

Pihaknya berharap mudah-mudahan dari hasil uji kompetensi ini nanti bisa menempatkan teman-teman semua itu benar-benar sesuai dengan kompetensinya.

“Artinya tidak semata-mata dari background pendidikannya, tapi juga bisa dievaluasi kinerjanya, dan lain-lain,” tuturnya.

Pria yang juga menjabat sebagai PLT Asisten I ini juga berharap “the right man on the right place, the right man on the right job”
benar-benar bisa menjadi pijakan dalam penataan birokrasi.

Selain itu keyakinan pihaknya bahwa Ujikom dilaksanakan secara
Objektif karena 4 tim penilaian memang sudah berpengalaman dan satu lagi tim penilainya adalah Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN di Bondowoso.

 

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000

KPK Rinci Empat Sektor Rawan Korupsi di Bondowoso,Bupati Prioritaskan Pencegahan

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Bupati Bondowoso
KH.Abdul Hamid Wahid berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Kami berupaya menjadikan Bondowoso sebagai daerah yang bersih, transparan,dan akuntabel. Pencegahan korupsi adalah
prioritas,” jelasnya ,Kamis 28/08/2025.

Dikatakan bahwa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bondowoso, di antaranya perbaikan verifikasi hibah, konsolidasi PBJ, hingga probity audit untuk proyekstrategis.

Pernyataan tersebut menyusul dari kegiatan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang menyoroti tata kelola Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bondowoso.

Dari hasil pendampingan dan pemantauan, lembaga antirasuah itu menemukan empat titik rawan korupsi yang dinilai perlu segera dibenahi.

Hal ini disampaikan Kepala Satuan Tugas Wilayah IlII KPK, Wahyudi dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama
Pemkab Bondowoso di Gedung MerahPutih KPK, Selasa (26/8/2025).

Sebagaimana dikutip dari laman kpk.co.id bahwa potensi kerawanan itu meliputi pengelolaan dana hibah,pelaksanaan pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan aset daerah, serta sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Bondowoso memiliki APBD cukup besar,Rp2,162 triliun pada 2025,” kata Wahyudi,Kamis (28/8/2025).

Dengan anggaran sebesar itu,
diperlukan tata kelola yang akuntabel dan berintegritas agar benar-benar bermanfaat
bagi masyarakat.

“Apalagi pernah terjadi operasi tangkap tangan di BondowOso pada 2023, itu harus jadi alarm bersama” kata Wahyudi.

KPK merinci temuan empat sektor rawan korupsi di Bondowoso:

1. Dana Hibah-terindikasi penyalahgunaan kewenangan, proposal tidak tepat waktu
namun tetap disetujui, hingga lemahnya verifikasi penerima.

2. Pokok Pikiran DPRD -pengajuan tidak sesuai regulasi, rawan penjatahan, hingga adanya pokir lintas daerah pemilihan yang
tak tepat sasaran.

3. Aset Mangkrak-sejumlah aset daerah seperti Pasar Hewan Terpadu Curahdami, RS Paru Pancoran, dan gudang pertanian di
kecamatan tidak dimanfaatkan optimal.

4. Pengadaan Barang/Jasa -dominasi metode pengadaan langsung dan e- purchasing ditemukan bermasalah, mulai
dari anomali waktu, harga tidak standar, hingga perusahaan yang “multi talenta”mengerjakan banyak proyek.

Selain itu, laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di Pemkab Bondowoso juga terus masuk tiap tahun, rata-rata lima aduan.

 

 

 

Merah Putih Modern HUT RI Indonesia Instagram Post_20250816_084227_0000
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih